Syahlian Kades Teratak Air Hitam Diduga Melakukan Pungli Pengurusan  SKT Tanah

KUANSING - Lagi Kepala Desa Teratak Air Hitam Syahlian berulah  dengan dugaan  kembali  melakukan Pungutan Liar (Pungli) dengan dalih biaya administrasi dalam proses terbitnya sebuah  akte tanah (SKT) kepada masyarakat. 

Untuk pengurusan sebuah  SKT Kepada masyarakat diwajibkan membayar sejumlah nominal yang bervariasi diantara 1 juta sampai 2 juta per SKT per hektar.


Hal ini disampaikan oleh salah seorang warga Kenegerian Teratak Air Hitam yang tidak bersedia disebutkan namanya berinisial W (40 THN) mengatakan kepada media pada hari Sabtu siang (22/7 2023) di kediamannya. 

Benar saya beberapa waktu yang lalu  ada pengurusan 7 buah SKT masing-masing luasnya 1 hektar jadi keseluruhannya 7 hektar  lahan kebun, dan waktu itu saya di minta oleh kades untuk menyediakan uang administrasinya sebanyak 7 Juta rupiah, kalau saya tidak memenuhi keinginan kades urusan pengurusan SKT tersebut di persulit oleh kades sementara saya sangat butuh sekali dengan surat SKT tersebut, jadi mau tidak mau saya waktu itu mencarikan dan memenuhi keinginan kades tersebut ujar W. 

Tidak hanya sampai diangka 1 juta per SKT, ketika  turun kelokasi kebun untuk pengukuran lahan yang akan di buatkan SKT kami harus keluarkan lagi biaya sebesar Rp 300 ribu per hektar untuk petugas dari desa yang turun dalam pengukuran tambahnya. 

Lebih lanjut W juga membeberkan bukan saya saja, kepada warga lain yang pernah mengurus surat SKT juga begitu dan jumlah nominalnya pun bervariasi, entah dari mana patokannya saya sendiri tidak memahaminya, dan lebih parah lagi sepertinya perangkat desa yang bekerja di bagian administrasi khususnya dalam pembuat SKT sepertinya bekerja di bawah tekanan kepala desa pangkasnya. 

Untuk itu kepada APH diminta agar segera menertibkan dan memeriksa kinerja dari Kepala Teratak Air Hitam Syahlian , karena sudah membuat masyarakat resah dan merasa dirugikan.